SINERGI : Wagub Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka Rapat Penguatan TKPKD Provinsi Kalimantan Utara, digelar di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8) pagi. 

TANJUNG SELOR - Kemiskinan adalah persoalan fundamental pembangunan, meski angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. 

Hal ini di utarakan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si ketika membuka Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara, digelar di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8) pagi. 

Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menyebutkan Kaltara masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kemiskinan ekstrem, ketimpangan antar wilayah , dan keterbatasan akses layanan dasar di daerah pebnatasan, pedalamana dan pesisir. 

“Keberadaan TKPKD sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, untuk memastikan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucap Wagub Ingkong. 

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, serta para pihak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Wagub Ingkong menambahkan, kemiskinan bukan saja menjadi prioritas pembangunan di daerah, tetapi prioritas nasional bahkan global yaitu pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030. 

Ungkapnya, tahun 2025 Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, kemudian terbit juga Instruksi Presiden Nomor 8 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Esktrem. 

“Inpres tersebut menegaskan bahwa program harus tepat sasaran dengan tiga strategi utama yaitu pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, kedua peningkatan pendapatan masyarakat dan ketiga yaitu penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan,” jelasnya. 

Wagub Ingkong berharap rapat penguatan TKPKD bukan hanya rutinitas formal, tetapi benar – benar menjadi momentum penting untuk merumuskan, menyelaraskan program sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltara. 

“Mari kita optimalkan seluruh potensi yang ada, agar pembangunan di Kaltara berjalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, demi terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh, sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. 

Dalam Rapat TKPKD Provinsi Kaltara, turut hadir mendampingi Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut dan seluruh jajaran dan perwakilan organisasi perangkat daerah Pemprov Kaltara. (dksip)